Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan sudah tujuh tahun gaji Presiden tidak naik memicu polemik baru. Ada yang sepakat bahwa gaji Presiden perlu dinaikkan, namun banyak pula yang menyampaikan kritikan tajam bahwa belum saatnya gaji Presiden dinaikkan.
Alasan mereka yang tidak sepakat adalah gaji Presiden SBY sudah tergolong tinggi di dunia. Bahkan, majalah The Economist edisi 5 Juli 2010 pernah merilis gaji SBY merupakan tertinggi ketiga di dunia.
Sedangkan, mereka yang setuju gaji Presiden dinaikkan karena tanggung jawab kepala pemerintahan dan pemimpin negara sangat besar. Mereka mengambil contoh Singapura, negara kecil namun memberikan gaji tertinggi di dunia.
Singapura selama ini memang sering dijadikan referensi sejumlah negara saat membicarakan reformasi birokrasi. Negara kecil ini memberikan gaji tertinggi kepada pemimpin mereka, bahkan tertinggi di dunia.
Akibatnya, meski sempat ambruk akibat krisis, Singapura kemudian dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang efisien, iklim bisnis dan investasi yang kondusif dan nyaman. Banyak investor berebut menanamkan modal dan berkantor di sana. Tak mengherankan jika kemudian penduduk Singapura termasuk dalam jajaran negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia.
Pemerintah Singapura beralasan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, pejabat atau pegawai pemerintah memang harus mendapatkan gaji yang menarik.
Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew dalam buku otobiografinya "From Third World to First" mengatakan bahwa gaji yang rendah bagi para menteri dan pejabat publik di banyak negara Asia telah merusak negara-negara tersebut.
Karena itu, Singapura harus membayar mahal Perdana Menteri dan para menterinya. Gaji Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tahun ini setelah diturunkan akibat krisis finansial global sebesar Sin$ 3,04 juta atau sekitar Rp 20 miliar per tahun. Pada 2008, sebelum krisis, Lee masih menikmati gaji Sin$ 3,7 juta atau sekitar Rp 25 miliar.
Akibatnya, meski sempat ambruk akibat krisis, Singapura kemudian dikenal sebagai negara dengan birokrasi yang efisien, iklim bisnis dan investasi yang kondusif dan nyaman. Banyak investor berebut menanamkan modal dan berkantor di sana. Tak mengherankan jika kemudian penduduk Singapura termasuk dalam jajaran negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia.
Pemerintah Singapura beralasan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk itu, pejabat atau pegawai pemerintah memang harus mendapatkan gaji yang menarik.
Mantan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew dalam buku otobiografinya "From Third World to First" mengatakan bahwa gaji yang rendah bagi para menteri dan pejabat publik di banyak negara Asia telah merusak negara-negara tersebut.
Karena itu, Singapura harus membayar mahal Perdana Menteri dan para menterinya. Gaji Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tahun ini setelah diturunkan akibat krisis finansial global sebesar Sin$ 3,04 juta atau sekitar Rp 20 miliar per tahun. Pada 2008, sebelum krisis, Lee masih menikmati gaji Sin$ 3,7 juta atau sekitar Rp 25 miliar.
Sedangkan, gaji seorang menteri di Singapura sebesar Sin$ 1,9 juta. Itu setara dengan Rp 13 miliar selama setahun atau Rp 1,1 miliar per bulan.
Menurut catatan "The Times", gaji yang diterima Lee memang jauh lebih tinggi dibandingkan para pemimpin dunia lainnya. Gaji Kepala Eksekutif Hong Kong, Donald Tsang Yum-Kuen yang menerima US$ 516 ribu atau sekitar Rp 5 miliar setahun cuma seperempatnya.
Begitu pula, gaji Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menerima sekitar US$ 400 ribu atau Rp 4 miliar setahun, cuma seperlimanya dari gaji PM Singapura.
Menurut catatan "The Times", gaji yang diterima Lee memang jauh lebih tinggi dibandingkan para pemimpin dunia lainnya. Gaji Kepala Eksekutif Hong Kong, Donald Tsang Yum-Kuen yang menerima US$ 516 ribu atau sekitar Rp 5 miliar setahun cuma seperempatnya.
Begitu pula, gaji Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menerima sekitar US$ 400 ribu atau Rp 4 miliar setahun, cuma seperlimanya dari gaji PM Singapura.
Dengan gaji sebesar Rp 1,7 miliar per bulan yang diterima Lee, gaji SBY sebesar Rp 150 juta per bulan cuma sepersepuluhnya.
Pola Singapura menentukan gaji Perdana Menteri memang cukup unik. Sejak 1994, gaji Perdana Menteri ditentukan berdasarkan gaji tertinggi rata-rata enam profesional di sektor swasta setelah dikenai pajak penghasilan. Karena itu, tak mengherankan jika gaji Perdana Menteri Singapura sangat tinggi
Dalam sebuah debat terkait White Paper tentang gaji menteri pada 1 November 1994 di parlemen, Lee mengaku dirinya tidak perlu menyesal atas langkanya menghimpun tim yang terdiri atas orang-orang terbaik dan berbakat di pemerintahan yang dibayar dengan gaji tinggi.
"Tanpa mereka, tak ada satupun dari anda yang bisa menikmati hidup di Singapura," kata Lee.
Lantas siapa yang membayar semua ini? Lee menjawab, itu akan dibayar oleh perekonomian Singapura yang tumbuh dan berjalan dengan baik. Dia mengingatkan dengan kondisi perekonomian yang baik, Singapura akan lebih mudah mendapatkan keuntungan dari setiap peluang yang datang.
Partai Gerakan Rakyat yang mendominasi parlemen Singapura juga mendukung gaji tinggi pejabat dan pegawai negeri Singapura untuk menarik karyawan terbaik, sekaligus mencegah terjadinya korupsi.
Dalam sebuah debat terkait White Paper tentang gaji menteri pada 1 November 1994 di parlemen, Lee mengaku dirinya tidak perlu menyesal atas langkanya menghimpun tim yang terdiri atas orang-orang terbaik dan berbakat di pemerintahan yang dibayar dengan gaji tinggi.
"Tanpa mereka, tak ada satupun dari anda yang bisa menikmati hidup di Singapura," kata Lee.
Lantas siapa yang membayar semua ini? Lee menjawab, itu akan dibayar oleh perekonomian Singapura yang tumbuh dan berjalan dengan baik. Dia mengingatkan dengan kondisi perekonomian yang baik, Singapura akan lebih mudah mendapatkan keuntungan dari setiap peluang yang datang.
Partai Gerakan Rakyat yang mendominasi parlemen Singapura juga mendukung gaji tinggi pejabat dan pegawai negeri Singapura untuk menarik karyawan terbaik, sekaligus mencegah terjadinya korupsi.
